franchise indonesia-hukum franchise dan peraturannya

May 6, 2011

Franchise indonesia mengalami perkembangan yang sangat besar sehingga banyak para pengusaha diIndonesia yang mula-mula hanya berbisnis secara biasa  lambat laun mulai menggunakan cara berbisnis dengan konsep franchise, tetapi dengan semakin berkembangnya usaha dengan konsep franchise tak dapat dihindari pula timbul permasalahan yang dihadapi para pengusaha yang menjalankan bisnis ini karena pada dasarnya bisnis franchise merupakan saling keterikatan  antara yang satu dengan yang lain dari sisi sebagai pemberi usaha franchise ( franchisor ) maupun sebagai penerima franchise ( franchisee ) banyak aspek hukum didalamnya mulai dari aspek HAKI sampai kepada  aspek yang membahas perjanjian franchise yang harus  disepakti bersama.

Hukum dan peraturan franchise di Indonesia telah diatur pada peraturan pemerintah (PP) No.42 tahun 2007 dan peraturan menteri perdagangan R.I  nomor 31/M-DAG/PER/8/2008  didalam peraturan tersebut telah dibahas dan dijelaskan bagaimana tata tertib dan hak dan kewajiban pelaku usaha yang menjalankan bisnisnya dengan cara franchise maka didalam PP No.42 tahun 2007  telah dijelasksn kriteria dari bisnis yang dapat difranchise antara lain : memiliki ciri khas usaha , terbukti telah memberikan keuntungan,memiliki standar atas pelayanan atau barang dan jasa ditawarkan secara tertulis ,mudah diajarkan atau diaplikasikan , adanya dukungan berkesinambungan , hak kekayaan intelektual yang telah didaftarkan selanjutnya pada PP No.42 tahun 2007 didalamnya dibahas pula bagaimana hubungan yang baik antara pemberi  franchise ( franchisor) dan penerima franchise ( franchisee) yaitu mengatur kewajiban sebagai franchisor untuk memberikan binaan dan bimbingan dalam bentuk pelatihan , bimbingan operasional , bagaimana pemasarannya, manajemen didalamnya , riset dan pengembangan kepada franchisee secara berkelanjutan atau berkesinambungan.

Pada peraturan menteri perdagangan atau yang disingkat PerMen No.31/M-DAG/PER/8/2008 maka hal yang mendasar adalah pentingnya pelaku usaha franchise Indonesia harus  memiliki surat pendaftaran waralaba yang dikeluarkan dinas terkait yang kita kenal dengan STPW , STPW adalah bukti bahwa perusahaan franchise yang kita jalankan  sudah diakui sebagai usaha franchise yang mendaftarkan usaha franchisenya diwilayah negara kesatuan republik Indonesia maka dengan adanya peraturan tersebut setiap pelaku usaha yang menjalankan bisnis dengan konsep franchise baik didalam negeri maupun yang  berasal dari luar negeri harus memiliki STPW yang dikeluarkan pejabat terkait di depatemen perdagangan sehingga menjadikan  franchise indonesia lebih tertib secara hukum dan administrasi.

Salam franchise

Taufik Hidayat

International Franchise Business Management

Menara KADIN 30Fl.

Jl. HR Rasuna Said kav 2-3 Block X-5. Kuningan

Jakarta 12950. Indonesia

Tel. +62-21 5299-4547 (hunting)

Fax. +62-21 5299-4599

Email: franchiseconsultant@ifbm.co.id

www.konsultanwaralaba.com untuk meningkatkan performance website anda, kunjungi: www.konsultaninternetmarketing.com

Comments

5 Responses to “franchise indonesia-hukum franchise dan peraturannya”

  1. nunu on June 1st, 2011 5:18 pm

    bagaimana sih memulai usaha waralaba? ijin apa saja yg harus dipenuhi? langkah awal mewaralabakan usaha itu bagaimana?

  2. admin on July 5th, 2011 11:15 am

    Langkah awal yang dapat dilakukan untuk memulai usaha waralaba/mewaralabakan usaha anda saat ini adalah anda harus benar-benar yakin bahwa anda sudah mastery dalam bidang bisnis anda.
    Mastery yang dimaksud di sini adalah anda mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang sangat mendalam terhadap bidang bisnis yang akan anda waralabakan.

    Setelah dirasa cukup mastery barulah kita dapat melangkah untuk melakukan persiapan-persiapan menuju waralaba usaha. Diantaranya persiapan ijin-ijin, personel, standarisasi dokumen dsb.

    Khusus untuk standarisasi dokumen, anda dapat membaca referensi dari http: //franchisedocument.net/ yang dapat membantu anda mengenai cara-cara pembuatan dokumen franchise yang disertai dengan contoh-contoh baik itu contoh operational procedure, franchise application form hingga prospektus waralaba sesuai dengan peraturan pemerintah.

    Semoga dapat membantu,

    Salam Franchise

  3. agustian on November 2nd, 2012 2:51 pm

    Bagaimana untuk menjalankan franchise, yang kita sudah mempunyai akte pendirian perusahaan dan ternyata si franchiser sudah mempunyai akte pendirian pt ?

  4. Jemy on February 22nd, 2014 4:38 pm

    Mohon info apakah bisa membantu mencabut/melaporkan Franchisor yg nakal/menipu Franchisee? Terutama apabila Franchisee yg tertipu sudah tersebar lebih dari 20-30 org.
    Apakah ada hukum yg melindungi pihak Franchisee?

    Terima kasih sebelumnya.

  5. admin on March 12th, 2014 6:06 pm

    Yth.Bapak Jemy

    Kami sangat prihatin dengan kejadian yang menimpa beberapa rekan dengan kasus penipuan yang mengatas namakan usaha franchise tentunya hal ini akan merugikan banyak pihak bukan saja para franchiseenya saja tetapi seluruh komponen akan berdampak imbasnya terutama para pelaku usaha franchise yang benar-benar dan sungguh sungguh menjalankan usahanya dengan konsep franchise ,sebelum menjalankan usaha dengan konsep franchise harus mendapatkan STPW yaitu surat pendaftaran usaha waralaba yang dikeluarkan olek Kementerian Perdagangan RI dan yang berhak menerbitkan dan mencabut STPW adalah Kementerian Perdagangan RI maka perlu diadukan dan dilaporkan kepada Kementerian Perdagangan RI tentang hal tersebut diatas.

    atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

    Salam,

    Taufik Hidayat

Got something to say?